Teori Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia
Teori Kepemimpinan Pemerintahan
Komarudin (1994:855) mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi
dan proposisi yang saling berkaitan dan menunjukan gejala-gejala secara
sistematis dengan menentukan hubungan-hubungan antara variabel-variabel dengan
tujuan untuk menjelaskan dan meramal gejala-gejala itu.
Jonathan H. Turner mengatakan bahwa teori adalah sebuah proses mengembangkan
ide-ide yang membantu kita bagaimana dan mengapa sesuatu terjadi.
Manning mengatakan bahwa teori adalah seperangkat asumsi dan kesimpulan logis
yang mengaitkan seperangkat variabel satu sama lain, dan teori itu akan
menghasilkan ramalan-ramalan yang dapat dibandingkan dengan pola-pola yang
diamati.
Jadi praktek kepemimpinan pemerintahan dibimbing oleh teori kepemimpina
pemerintahan, sehingga teori ini memberi kepemimpinan pemerintahan pemahaman
yang lebih baik tentang bagaimana kompleksitas perilaku para pemimpin
pemerintahan berinteralasi yaaitu dengan menerapkan bagaimana suatu peristiwa
dan gejala tertentu terjadi.
A. Teori Otokritas Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori otokritas dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori bagaimana
seorang pimpinan pemerintahan dalam menjalankan tugasnya bekerja tanpa
menerima saran dari bawahan, pemerintah diberikan dalam satu arah saja artinya
bawahan tidak diperkenankan membantah, mengkritik, bahkan bertanya.
Cara ini biasanya terjadi pada organisasi militer terutama dalam keadaan itu
diperlukan dramatisir keadaan bagaimana berjasanya sang pimpinan setelah
beberapa waktu berlalu marah dengan suara keras, kasar dan lantang.
B. Teori Sifat Dalam Kepemimpina Pemerintahan
Teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang mengatakan
bahwa kepemimpinan tercipta dari seseorang berdasarkan sifat-sifat yang
dimiliki seseorang tersebut, berarti yang bersangkutan sudah sejak lahir
memiliki ciri-ciri untuk menjadi pemimpin.
Menurut teori ini seseorang memiliki bawaan bakat turunan, antara lain
cukup terampil untuk mengurus orang lain, memiliki kepekaan inisiatif,
mempunyai rangsangan emosional untuk membela teman, dewasa dalam
pemikiran, pandai membujuk dalam rayuan yang menghanyutkan, gampang
berkomunikasi, percaya untuk tampil di depan umum, kreatif dalam menemukan
gagasan baru, mempunyai presepsi positif serta jalan keluar setiap masalah, dan
selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan orang lain.
Pengkritik teori sifat dalam kepemimpinan pemerintahan ini berpendapat
bahwa tidak ada hubungan antara sifat kepemimpinan dengan tingkat keberhasilan,
bagi para pengkritik ini pemimpin bukan dilahirkan dengan sifat-sifat khususnya
tetapi dapat dibentuk melaui kebiasaan, inilah yang dalam pepatah dikenal
sebagai “alaaaah bisa karena biasa”.
C. Teori Manusiawi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori manusiawi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang
pemimpinannya benar-benar merasakan bawahannya (baik rakyat maupun staf)
sebagai manusia yang dapat dimotivasi kebutuhannya sehingga menimbulkan
kepuasan kerja, untuk itu teori ini berkaitan dengan teori motivasi. Ada tiga
pakar yang populer dengan teori motivasi, yaitu Abraham Maslow, Douglas Mac
Gregor, dan David Mac Clelland.
D. Teori Perilaku Pribadi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori perilaku dalam pemerintahan adalah teori di mana pemimpin melakukan
pendekatan pada bawahan melalui cara-cara non formal yang tidak resmi, dengan
begitu perintah biasanya dilakukan secara lisan dan bukan tertulis. Jadi kalau
teori otokratis dinilai cukup efektif hasilnya maka teori perilaku pribadi
cukup efisien dalam tenaga dan biaya.
Tidak menutup kemungkinan pemimpin yang menggunakan teori ini memberikan
perintahnya pada tempat yang tidak resmi misalnya lapangan olah raga seperti
tenis, badminton, golf, bola kaki dan lain-lain atau pada berbagai pesta
seperti sunatan, pernikahan, pertunangan, ulang tahun dan lain-lain. Hal ini
melihat ruang tempat memberukan perintah yang tidak resmi.
Sedangkan memberikan perintah tidak resmi pada teori perilaku pribadi ini
dilihat dari waktunya terkadang pada waktu berkendaraan seperti di atas mobil,
motor, kereta api, pesawat udara, kapal laut dan lain-lain atau kerika dengan
berkomunikasi secara santai seperti dalam telepon, faximille, pager, dan lain-lain
yang tidak menggunakan kata-kata dan kop dinas.
Dalam teori ini pembicaraan dimulai dari menanyakan keluarga seperti anak,
isteri, tetangga, ibu, bapak dan saudara lainnya sehingga dengan begitu tudak
langsung pada sasaran, dengan demikian dapat diperhitungkan saat waktu yang
tepat untuk mengeluarkan perintah atau suruhan menjadi tidak terasa.
Untuk itu teori ini memerlukan bakat tersendiri dari pemimpin yang
melakukannya, dalam kepemimpinan pemerintah biasanya atasa mengadakan arisan,
undangan makan malam, kumpul reuni, kesukuan, keagamaan.
E. Teori Lingkungan Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori lingkungan dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang
memperhitungkan ruang dan waktu, berbeda dengan teori sifat yang mengatakan bahwa
pemimpin itu dilahirkan (leader is born) maka dalam teori ini pemimpin
dapat dibentuk.
F. Teori Situasi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori situasi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori dimana pemimpin
memanfaatkan situasi dan kondisi bawahannyadalam kepemimpinannya. Yaitu dengan
memperhatikan dukungan (supportif) dan pengarahan (directif).
S
D
|
S
D
|
S
D
|
S
D
|
S= Supportif (dukungan)
D= Directif
(Pengarahan)
G.
Teori Pertukaran Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori pertukaran dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori dimana pemimpin
pemerintahan dalam mempengaruhi bawahannya memakai strategi take and give yaitu
ketika atasan memberikan perintah maka selalu diutarakan bahwa bila berhasil
akan dinaikan gaji, atau sebaliknya sebelum penerimaan suatu honor lalu
pemimpin mengutarakan bahwa selayaknya bawahan bekerja lebih rajin, dengan demikian
akan menjadi bawahan yang tahu diri.
H.
Teori Kontingensi Dalam Kepemimpinan Pemerintahan
Teori kontingensi dalam kepemimpinan pemerintahan adalah teori yang berpatokan
pada tiga hal yaitu hubungan atasan dengan bawahan (leader membership
relation), struktur/orientasi tugas (task structure) dan posisi/wibawa pemimpin
(leader position power).
FIEDLER’S CONTINGENCY MODEL
No
|
Kondisi
|
I
|
II
|
III
|
IV
|
V
|
VI
|
VII
|
VIII
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
||
1
|
Hubungan atasan dan bawahan
|
Baik
|
Baik
|
Baik
|
Baik
|
Tidak baik
|
Tidak baik
|
Tidak baik
|
Tidak baik
|
2
|
Struktur tugas/derajat
|
Berpola
|
Berpola
|
Tidak
berpola
|
Tidak
berpola
|
Berpola
|
Berpola
|
Tidak
berpola
|
Tidak
berpola
|
3
|
Wibawa seorang pemimpin
|
Kuat
|
Lemah
|
Kuat
|
Lemah
|
Kuat
|
Lemah
|
Kuat
|
Lemah
|
Dalam lingkungan masyarakat banyak aturan-aturan yang tidak
tertulis yang merupakan acuan penting masyarakat pada suatu tempat untuk
melakukan aktivitas sehari-hari, adapun peraturan tidak tertulis tersebut
disebut norma dan adat-istiadat. Lingkungan masyarakat merupakan lingkungan
yang dinamis dan komplek, kekompleksan lingkungan masyarakat yang demikian
membuat manusia yang merupakan bagian dari masyarakat dan juga pelaku dalam
lingkungan masyarakat dituntut untuk hidup bersama-sama dan bekerja sama dalam
suasana yang tertib dan terbimbing oleh seorang pemimpin, tidak dapat
dipungkiri bahwa manusia tidak dapat hidup tanpa orang lain. Maka demi
efisiensi kerja dalam upaya mencapai tujuan bersama, dan untuk memepertahankan
hidup bersama diperlukan bentuk kerja kooperatif. Semua
kegiatan kooperatif dan kara budaya itu diperlukan aturan dan perlu dipimpin.
Kepemimpinan
Kepemimpinan merupakan cabang dari kelompok ilmu
administrasi, khususnya ilmu administrasi negara, sedangkan ilmu administrasi
negara adalah salah satu cabang dari ilmu-ilmu sosial, dan merupakan salah satu
perkembangan dari filsafat. Dalam kepemimpinan ini terdapat hubungan antar
manusia (komunikasi Interpersonal, yaitu
hubungan saling mempengaruhi dan hubungan kepatuhan-kepatuhan atntara bawahan
dan atasan. Dalam hakikat penciptaan manusia, bisa dikatakan bahwa semua
manusia adalah pemimpin, namun dalam usaha-usaha pembentukannya diperlukan
proses-proses yang harus dilakukan guna membentuk mental dan sifat pemimpin.
Di Indonesia khususnya banyak potensi yang mulai bermuculan
terutama dari generasi mudanya. Dalam usaha menyiapkan tenaga kepemimpinan yang
musa-muda, diperlukan adanya latihan kepemimpinan di dalam konteks kepemimpinan
yang berkepribadian Indonesia, berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 sebagai
panutan.
Agar mampu melaksanakan kewajiban, pemimpin harus dapat
menjaga kewibawaan. Dia harus memiliki kelebihan-kelibahan tertentu dibanding
dengan kualitas orang-orang tertentu yang dipimpinnya. Kelebihan ini terutama
meliputi segi teknis, moral, dan semangat juangnya. Selanjutnya, di alam
kemerdekaan dan pembangunan sekarang, berhasilnya pembangunan nasional sagat
bergantung pada ikut sertanya seluruh rakyat Indonesia yang memiliki sikap,
mental, tekad, semangat, ketaatan dan kedisplinan nasional dalam menjalankan
tugas kewajibannya. Untuk hal ini perlu dibangkitkan motivasi membangun di kalangan
masyarakat luas, dan motivasi pengorbanan pengabdian pada unsur kepemimpinan
(lokal, regional maupun nasional). Sebab keteladanan yang utama-atas dasar
pengorbanan dan pengabdian pada kepentingan rakyat banyak-, maka segenap rakyat
kecil akan rela berperan serta dalam usaha pembangunan. Marilah kita bekaca
kembali kepada peristiwa sebelum kemerdekaan, ketika semua rakyat Indonesia
masih terjajah muncullah semnagat kebersamaan senasib dan seperjuangan yang
membuat rakyat Indonesia mulai bangkit dan akhirnya mampu meneriakan
kemerdekaannya. Dengan demikian, dalam era yang berbeda ini yaitu era
pembangunan diperlukan tipe kepemimpinan stimulator dan dinamisator
untuk menggairahkan semangat pembangunan di segala bidang kehidupan.
Dalam hal ini Dr. Kartini Kartono
dalam bukunya (Pemimpin dan Kepemimpinan: 2010, hal 315)
menjelaskan bahwa ada beberapa persyaratan yang perlu dipenuhi oleh
kepemimpinan pembangunan dan para pejabat pada aparatur pemerintah, yaitu :
a. Kepemimpinan dalam era
pembangunan nasional harus bersumber pada filsafah negara, yaitu Pancasila.
b. Memahami benar makna
dari perencanaan, pelaksanakan, dan tujuan pembangunan yang ingin dicapai.
Khusunya menyadari makna pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan
pembangunan fisik, demi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok dan riil dari
rakyat, serta peningkatan kehidupan bangsa atas asas manfaat, usaha bersama,
kekeluargaan, demokrasi, serta prinsip adil dan merata.
c. Diharapkan agar
kepemimpinan Pancasila mampu menggali inti sari dari nilai-nilai
tradisional kuno yang tinggi peninggalan para leluhur dan nenek moyang
kita, untuk kemudian dipadukan dengan nilai-nilai positif dari modernisme,dalam
gaya kepemimpinan Indonesia.
Kepemimpinan Pemerintahan
Indonesia
Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem
pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, dalam
hal ini pemerintah Indonesia harus benar-benar mampu manjalankan roda
pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya.
Sistem pemerintahan demokrasi merupakan sistem pemerintahan dimana rakyat
merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara, pemerintah hanya sebagai
pelaksana sistem pemerintahan dimana terpilihnya para tokoh di pemerintahan
merupakan hasil dari rakyat melalui pesta demokrasi yang sering disebut Pemilu
(Pemilihan Umum), dalam acara 5 tahun sekali rakyat berbondong-bondong untuk
memilih calon presiden dan wakil presiden, yang nantinya akan memimpin negara
Indonesia. Pemerintahnya yang notabene adalah berasal dari rakyat nantinya akan
menjadi pelayan rakyat, dan berkewajiban untuk bertanggung jawab atas berjalan
atau tidaknya roda pemerintahannya.
Sudah diuraikan diatas mengenai persyaratan kepemimpinan
yang harus dimiliki oleh aparatur negara. Selain itu perlu juga adanya
pemahaman secara dalam mengenai nilai-nilai dari pancasila yang merupakan asas
negara Indonesia. Untuk memahami hal tersebut marilah kita renungkan pemikiran Dr. Ruslan Abdulgani mengenai moral Pancasila dalam kaitannya
dengan kepemimpinan nasional antara lain sebgai berikut:
a. Yang dimaksud dengan Pancasila
ialah Pancasila yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945;
Ketuhanan YME, Kemanusiaan Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan
yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan /Perwakilan, dan
Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
b. Nilai-nilai tersebut
harus dihayati, yaitu diresapi dan diendapkan dalam hati dan kalbu, sehingga
memunculkan sikap dan tingkah laku yang utama/terpuji dalam kehidupan
sehari-hari. Untuk kemudian diterapkan/diamalkan dengankesungguhan hati dalam
kehidupan bermasyarakat, karena orang menyadari sedalam-dalamnya Pancsila
sebagai pandangan hidup bangsa dan sumber kejiwaan masyarakat, (sekaligus
menjadi dasar negara Republik Indonesia) untuk hidup rukun-damai bersama-sama.
c. Pancasila dan UUD 1945
menjamin kemerdekaan setiap penduduk utuk memeluk agama masing-masingdang
beribat meurut agama dan kepercayaannya. Kebebasn beragama adalah salah satu
hak paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan itu langsung
bersumber pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan
beragam itu bukan pemberian negara, dan bukan pemberian golongan, akan tetapi
merupakan anugerah Ilahi.
Betapa pentingnya pemahaman pemimpin tentang falsafah
negaranya dikarenakan falsafah negara merupakan pandangan hidup semua rakryat
indonesia dan sebagai seorang pemimpin, pemerintah harus mampu mengemban
kewajiban untuk meuwujudkan tujuan bersama tersebut. Sebuah pemerintahan sebuah
negara khususnya harus memiliki teknis untuk melaksanakan tugas dan
kewajibannya, dalam hal ini Prof. Arifin Abdoerachman
dalam bukunya (Teori, pengembangan dan filosofi Kepemimpinan Kerja,
hal. 60-67) menjelaskan bahwa ada 6 (enam) teknik kepemimpinan
pemerintahan yaitu sebagai berikut :
a. Teknik
pematangan/penyiapan pengikut
Dalam teknik ini terdapat
dua sub teknik yaitu teknik penerangan dan teknik propaganda. Teknik penerangan
dimaksud kan untuk memberi keterangan yang jelas dan faktual kepada orang-orang
sehingga mereka dapat memiliki pengertian yang jelas dan mendalam mengenai
sesuatu hal yang menyebabkankan timbulnya kemauan untuk mengikuti pemimpin
sesuai dengan rasa hati dan akalnya. Hal ini berbeda dengan teknik propaganda
yang berusaha memaksakan kehendak atau keinginan pemimpin, bahkan kadang-kadang
bagi pengiktu tidak ada pilihan lain, dengan mengenakan ancaman-ancaman
hukuman.
b. Teknik Human Relation
Teknik ini merupakan proses
atau rangkaian kegiatan memotivasi orang, maksudnya yaitu keseluruhan
proses pemberian motif agar orang mau bergerak. Hal-hal yang biasa dijadikan
motif yaitu pemenuhan kebutuhan, yang meliputi kebutuhan physis, dan kebutuhan
psikologis. Dorongan-dorongan untuk memenuhi kebutuhan tersebut menyebabkan
orang-orang bersedia mengikuti pemimpin yang diharapkan dapat memenuhi
kebutuhan-kebutuhan tersebut.
c. Teknik menjadi teladan
Teknik menjadi teladan
sangat cocok bagi masyarakat Indonesia dewasa ini yang masih berorientasi ke
atas. Dengan memberi contoh-contoh, orang-orang yang harus digerakan itu lalu
mengikuti apa yang dilihat. Hakekatnya dari pemberian contoh ini diwujudkan
dalm dua aspek, yaitu aspek negatif dalam bentuk larangan-larangan atau pantangan-pantangan,
dan aspek posotif dalam bentuk anjuran-anjuran atau keharusan-keharusan
berbuat. Dalam rangka pemberian teladan maka si pemimpin harus dapat membatasi
dan menguasai diri, khususnya tidak menyimpang atau melanggar larangan-larangan
dan sebaliknya selalu mematuhi anjuran-anjuran. Dengan demikian orang-orang
lalu bersedia mengikuti pemimpin.
d. Teknik Persuasi dan
pemberian perintah
Teknik persuasi
atau ajakan menunuuk kepada suatu suasana di mana antara kedudukan pemimpin
tidak terdapat batasan-batasan yang jelas. Karena itu dengan persuasi
ajakan-ajakan dilakukan dengan lunak sehingga orang-orang yang diajak itu
bersedia mengikuti pemimpin dengan kemauan sendiri dan atas tanggung jawab
sendiri.
Teknik pemberian
perintah, yaitu menyuruh orang yang diberi perintah untuk mematuhi yang
memberi perintah melakukan sesuatu. Di belakang perintah terdapat kekuasaan.
Kekuasaan adalah wewenang dari yang memerintah ditambah dengan kemampuan
memaksakan perintah. oleh karena itu sering kali perintah ini diperluas dengan
persuasi, jadi sifatnya campuran.
e. Teknik penggunaan
sistem komunikasi yang cocok
Komunikasi berarti
menyampaikan suatu mkasud kepada pihak lain, baik dalam rangka penerangan,
persuasu, perintah dan sebgainya. Dalam negara demokrasi seperti negara
Indonesia yang berdasarkan Pancasila, komunikasi bersifat dua arah, yaitu
Top-Down (dari atas ke bawah), berisi perintah-perintah dan
informasi-informasi, dari bawah ke atas (Bottom-Up) berisi laporan-laporan dan
saran-saran. Lain daripada itu tentunya masih ada juga komunikasike samping.
Sistem komunikasi yang cocok disesuaikan dengan faktor-faktor, seperti; keadaan
penerima, alat komunikasi, dan sebagainya. Akhirnya dalam hal komuniksi ini
perlu juga dibangun saluran-saluran komuniksai yang jelas dan biasanya
mengikuti struktur organisasi.
f. Teknik penyediaan
fasilitas-fasilitas
Apabila sekelompok orang
siap untuk mengiktui ajakan si pemimpin, maka orang-orang tersebut harus diberi
fasilitas-fasilitas atau kemudahan-kemudahan, adapun beberapa fasilitas antara
lain; Kecakapan, Uang, waktu, dan Perangsang.
Kesimpulan
Kepemimpinan dalam pemerintahan yang merupakan salah satu
jenis kepemimpinan, ternyata mempunyai kedudukan yang strategis dalam
pelaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam rangka mewujudkan tujuan
negara dan cita-cita nasional. Dengan memperhatikan berbagai deskripsi tentang
kepemimpinan yang ada, maka pada umumnya kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan dan kesanggupan menggerakan
orang-orang/pegikut untuk bekerja dan mengarahkan ke tujuan yang telah
ditetapkan. Kepemimpinan yang merupakan gejala kelompok dalam
kepustakaan ilmu administrasi dianggap sebagai inti dari management,
berdasarkan alasan bahwa management terutama berhubungan dengan manusia,
padahal kepemimpinan berhubungan dengan kemampuan dan kesanggupan menggerkan
dan mengarahkan orang-orang/pengikut.
Dalam kepemimpinan banyak teknik yang dapat dikembangkan,
tetapi sesuai dengan tingkat perkembangan masyarakat kita dewasa ini, yang
masih berorientasi ke atas, maka teknik kepemimpinan dengan
pemberian suri tauladan merupakan teknik yang sangat cocok. Lain
daripada itu perlu juga dikembangkan gaya kepemimpinan motivasi
yang positif dengan memberikan penghargaan kepada yang berhasil,
bersamaan dengan gaya partisipasif atau
gaya demokratis dengan memberikan
kesempatan kepada anak buah untuk berprakarsa dan berparisipasi dalam
pengambilan keputusan, dan gaya pengawasan yang
berorientasi kpeada fakror-faktor manusia sejalan dengan sila
kemanusiaan yang adil dan beradab dari Pancasila.